Pedoman Pengelolaan kepaniteraan

Pedoman Pengelolaan Administrasi

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
• Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
• Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.

Pedoman Lainnya.

• Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
• Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
• Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
• Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
• Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.