PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government; dan
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Skip to content