Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Tamiang Layang Kelas II | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Pengadilan Agama Tamiang Layang Siap Membangun ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)) # JANGAN RUSAK INTEGRITAS KAMI DENGAN MEMBERI IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG # Kami Berkomitmen Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Bebas Korupsi


Prosedur Pengadaan


Writed By admin | Tanggal 2020-07-02 | dilihat 194 Kali

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

  1. Pendahuluan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi antara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    B. Pedoman

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
 1.Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 2.Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 3.Lampiran I - Perencanaan
 4.Lampiran II - Barang
 5.Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
 6.Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
 7.Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
 8.Lampiran V - Jasa Lainnya
 9.Lampiran VI - Swakelola

    C. Standar Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)



























Ahmad Padli S.Ag., M.H Ketua PA Tamiang Layang

Transparan, Mandiri, Akuntabel, Agung, Terdepan, Optimal dan Profesional #TAMIANGTOP...

Chat & Sosial Media

FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM

Statistik Pengunjung

Pemda Barito Timur

Kejaksaan Negeri T. Layang

Pengadilan Negeri T. Layang

Pelayanan Prima,

Putusan Berkualitas