.jpeg)
Ahmad Padli S.Ag., M.H Ketua PA Tamiang Layang
Transparan, Mandiri, Akuntabel, Agung, Terdepan, Optimal dan Profesional #TAMIANGTOP...
Berita Pengadilan
PA TAMLA DEKLRASI ZONA INTEGRITAS
Tamiang Layang (6/11/2019) ? PA Tamiang Layang
PA Tamla terus melakukan reformasi birokrasi dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Salah satu upaya tersebut, PA Tamla pada hari Senin (5/8/2019) mendeklarasikan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan PA Tamla.
Acara yang dilaksanakan di ruang sidang PA Tamla tersebut ditandai dengan Pembacaan Ikrar Bersama seluruh aparatur PA Tamla yang dipimpin oleh Wakil Ketua PA Tamla Samsul Bahri yang diikuti oleh seluruh aparatur PA Tamla secara khitmat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Aparatur PA Tamla.
Deklarasi dilakukan secara intern tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PA Tamla Ahmad Padli. Dalam sambutannya Padli menyerukan kepada seluruh apparatur PA Tamla untuk berkomitmen kuat tidak terjerumus dalam prilaku korup dalam memberikan peyanan kepada masyarakat pencari Keadilan. “sebagai Aparatur Penegak Hukum, kita wajib memberikan contoh bersih dalam setiap pelayanan yang kita berikan”, tegas Padli di hadapan seluruh aparatur PA Tamla.
Padli juga menegaskan bahwa ia akan memberikan tindakan tegas kepada aparatur PA Tamla yang melakukan perbuatan korup. Bagi orang nomor satu di PA Tamla ini tidak ada tempat di PA Tamla bagi aparatur yang berprilaku korup.
Di akhir acara seluruh aparatur PA Tamla Bersama-sama menyerukan Yel-Yel sebagai bentuk semangat menuju WBK dan WBBM di PA Tamla
“Mahkamah Agung ….Jaya”
“Badilag …. Unggul”
“Pengadilan Agama Tamiang Layang …. TOP, TOP, TOP”. (acl)
............ Baca lebih banyak
Pengumuman
Publikasi Putusan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. .
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Wonosari memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Chat & Sosial Media
 |
 |
 |
Statistik Pengunjung
Pemda Barito Timur
PTA Kalimantan TengahAPLIKASI
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |